Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Djohan Lius, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah mengganggu operasional dinas dan pelaksanaan berbagai program strategis.

“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” ungkap Djohan, Rabu (25/2/2026).

Lebih memprihatinkan lagi, kata dia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Edwin Rusli, saat menjalankan tugas ke Jakarta terpaksa menggunakan uang pribadi lantaran anggaran perjalanan belum tersedia.

Situasi ini memicu tanda tanya besar publik. Pasalnya, sektor kesehatan merupakan layanan vital yang menyangkut keselamatan masyarakat. Jika anggaran operasional tersendat, efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pemerintah pusat, dikhawatirkan ikut terganggu.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan anggaran dan tukin.

Menurutnya, seluruh proses sudah memiliki alur baku dan tidak bisa dilakukan tanpa dasar administrasi yang lengkap.

“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat. (*)

The post Sektor Kesehatan Merupakan Layanan Vital, Dinkes Klaim Krisis Anggaran first appeared on .

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran,” ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas,” tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

“Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

“Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

The post Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Masyarakat Dapat Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel first appeared on .

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Lampung, Selasa (6/1/2026).

Menurut Yozi, salah satu persoalan utama yang selama ini terjadi adalah penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya.

Ia mencontohkan sektor pajak kendaraan bermotor yang kerap disebut memiliki potensi besar karena data kendaraan tercatat sangat tinggi.

“Selama ini kita disebut punya potensi lebih dari 4 juta unit kendaraan. Tapi realitanya tidak seperti itu. Banyak kendaraan yang sudah tidak ada, hilang, dijual, atau tidak lagi dimanfaatkan, tetapi masih tercatat sebagai objek pajak,” kata Yozi.

Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya.

“Saya sendiri punya tiga BPKB, tapi kendaraannya sudah tidak ada. Ada yang hilang, ada yang tidak jelas. Di data itu masih tercatat sebagai potensi pajak, padahal saya tidak mungkin bayar pajak karena kendaraannya sudah tidak ada,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Yozi, membuat target PAD sering kali melampaui kemampuan riil yang bisa dicapai. Karena itu, Komisi III mendorong agar seluruh pihak menyamakan persepsi soal data sebelum menetapkan target. (*)

The post Komisi III DPRD Lampung Dorong Target PAD 2026 Lebih Realistis first appeared on .

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, dan dihadiri jajaran kementerian serta petinggi BUMN dan perusahaan energi nasional, mulai dari Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Deputi PPKL Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, hingga direksi PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Indonesia Power, PT Supreme Energy, dan PT Star Energy, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.

Fokus pembahasan mengerucut pada penguatan investasi EBT, hilirisasi energi, serta dukungan konkret pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi dan kelistrikan Lampung yang dinilai sangat strategis bagi ketahanan energi nasional.

Anggota DPRD Lampung Iswan H. Caya menegaskan, Lampung tidak boleh hanya menjadi “lumbung produksi” tanpa menikmati nilai tambah.

“Lampung punya potensi besar, terutama panas bumi dan kelistrikan. Momentum reses ini harus menjadi pintu masuk percepatan investasi sekaligus keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menikmati dampak ekonomi secara nyata,” tegas Iswan.

Ia juga mendorong sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampungainnya, Imelda SH menyoroti aspek yang kerap terabaikan dalam proyek energi, yakni keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami mendukung penuh pengembangan EBT. Tapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung pada rakyat Lampung, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.

Imelda menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek. Ia mengingatkan agar warga di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik tidak hanya menjadi penonton.

“Harus ada ruang dialog terbuka, prioritas tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur. Kalau sumber daya alam Lampung dipakai untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga wajib meningkat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung sedang diposisikan sebagai salah satu episentrum energi bersih nasional. “Tantangannya kini adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah,” tutupnya.

The post Energi Nasional Bertumpu di Lampung, DPRD Tekankan Lingkungan dan Kesejahteraan first appeared on .

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, dan dihadiri jajaran kementerian serta petinggi BUMN dan perusahaan energi nasional, mulai dari Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Deputi PPKL Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, hingga direksi PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Indonesia Power, PT Supreme Energy, dan PT Star Energy, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.

Fokus pembahasan mengerucut pada penguatan investasi EBT, hilirisasi energi, serta dukungan konkret pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi dan kelistrikan Lampung yang dinilai sangat strategis bagi ketahanan energi nasional.

Anggota DPRD Lampung Iswan H. Caya menegaskan, Lampung tidak boleh hanya menjadi “lumbung produksi” tanpa menikmati nilai tambah.

“Lampung punya potensi besar, terutama panas bumi dan kelistrikan. Momentum reses ini harus menjadi pintu masuk percepatan investasi sekaligus keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menikmati dampak ekonomi secara nyata,” tegas Iswan.

Ia juga mendorong sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampungainnya, Imelda SH menyoroti aspek yang kerap terabaikan dalam proyek energi, yakni keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami mendukung penuh pengembangan EBT. Tapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung pada rakyat Lampung, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.

Imelda menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek. Ia mengingatkan agar warga di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik tidak hanya menjadi penonton.

“Harus ada ruang dialog terbuka, prioritas tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur. Kalau sumber daya alam Lampung dipakai untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga wajib meningkat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung sedang diposisikan sebagai salah satu episentrum energi bersih nasional. “Tantangannya kini adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah,” tutupnya. (*)

The post Energi Nasional Bertumpu di Lampung, DPRD Tekankan Lingkungan dan Kesejahteraan first appeared on .

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap program Lampung Bidik 2026 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menekan angka anak putus sekolah hingga nol pada 2026.

“Lampung Bidik ini kan program Pemerintah Provinsi Lampung yang mendukung program Pak Prabowo agar jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah,” ujarnya, Kamis (19/2).

Menurutnya salah satu penyebab utama anak putus sekolah adalah ketidak mampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

“Faktor ekonomi dari keluarga ini yang membuat anak-anak akhirnya tidak sekolah karena ingin membantu orang tua dengan bekerja,” katanya.

Ia menilai program Lampung Bidik sangat baik, namun perlu didukung dengan penelusuran data yang akurat hingga ke tingkat kabupaten/kota bahkan kelurahan.

“Perlu adanya penelusuran data sampai tingkat kabupaten, kota, bahkan kelurahan. Data itu penting dan harus benar-benar valid,” tegasnya.

Kerja sama antar lembaga, mulai dari pemerintah provinsi hingga perangkat kelurahan, agar anak-anak kurang mampu yang putus sekolah tidak terlewat dalam pendataan.

“Jangan hanya pakai data lama asal bunyi. Kalau memang mau ditelusuri, harus benar-benar sampai ke bawah karena masih banyak anak-anak yang belum terdata,” tambahnya.

Lebih lanjut, data tersebut nantinya akan diarahkan ke Dinas Sosial untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak kurang mampu.

“Anak-anak bisa masuk sekolah rakyat, dapat pendidikan gratis, seragam, makan, uang saku, bahkan tempat tinggal. Kita support penuh agar Lampung 2026 ini kalau bisa tanpa lagi ada anak-anak putus sekolah,” tutupnya.

The post DPRD Dukung Program Lampung Bidik, 2026 Tanpa Anak Putus Sekolah first appeared on .

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Imelda SH, menilai kenaikan harga memang bagian dari dinamika pasar, terutama menjelang momentum tertentu. Namun, ia mengingatkan lonjakan tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Naik itu wajar, tapi jangan sampai melampaui HET. Kalau stok aman, harga seharusnya tetap terkendali,” tegasnya, Rabu (18/2).

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga meminta dinas terkait memperketat pemantauan harga di pasar-pasar tradisional serta memastikan distribusi berjalan lancar tanpa praktik penimbunan atau permainan harga.

Menurutnya, pengawasan yang konsisten menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tekanan ekonomi. “Yang harus dijaga bukan hanya stok, tapi juga harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah sigap melakukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. “Harapan kami pasar murah ini bisa menyentuh langsung masyarakat, terutama di daerah terpencil,” pungkasnya

The post Khawatir Lonjakan Tinggi Harga Sembako di Bulan Ramadhan, Dewan Desak Pasar Murah first appeared on .

Ia hadir didampingi Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri serta Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan. Kehadiran para pimpinan daerah mempertegas dukungan terhadap kegiatan yang mengusung semangat religius dan kebersamaan tersebut.

Mengangkat tema “Doa untuk Negeri” dengan spirit lokal “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang”, acara berlangsung penuh kekhusyukan. Masyarakat dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tampak antusias, mencerminkan kuatnya nilai keagamaan dan persatuan di Bumi Ruwa Jurai.

Tausiyah akbar oleh Abdul Somad menjadi magnet utama. Dalam ceramahnya, ia mengajak jamaah memperkuat rasa syukur, menjaga istiqamah, menumbuhkan kesabaran, serta merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. UAS juga menegaskan pentingnya dzikir sebagai penenang jiwa dan penguat iman dalam kehidupan pribadi maupun kebangsaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan beserta istri.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Lampung sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan mental dan spiritual masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. ‘Doa untuk Negeri’ menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat keimanan, persatuan, dan optimisme membangun daerah,” ujarnya.

DPRD Provinsi Lampung berharap kegiatan serupa terus digelar sebagai sarana memperkokoh nilai religius dan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Peringatan HUT ke-18 tvOne pun diharapkan menjadi momentum mempererat persatuan dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera.

The post Ketua DPRD Lampung Hadiri “Doa untuk Negeri” di Masjid Raya Al-Bakrie first appeared on .

Kejuaraan bertajuk “Rise Of The Champions” yang berlangsung pada 12–15 Februari 2026 itu menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi atlet tinju amatir se-Provinsi Lampung. Turnamen ini diikuti para atlet dari berbagai sasana dan daerah, yang bertanding di sejumlah kelas sesuai regulasi pertandingan.

Kehadiran Giri Akbar menjadi simbol kuat dukungan legislatif terhadap pembinaan olahraga, khususnya cabang tinju. Ia menegaskan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar arena adu pukul, melainkan bagian dari strategi besar membangun prestasi olahraga Lampung secara berkelanjutan.

“Prestasi tidak lahir secara instan. Dibutuhkan latihan disiplin, pembinaan terarah, kompetisi rutin, serta dukungan semua pihak,” tegasnya.

Ia mencontohkan keberhasilan atlet Lampung yang mampu meraih medali di ajang internasional di Thailand sebagai bukti bahwa petinju daerah memiliki kualitas dan daya saing global jika dibina secara konsisten.

Rangkaian pembukaan diawali dengan registrasi tamu undangan, pembacaan doa, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga, serta laporan Ketua Panitia AKP Joni Maputra, S.H. Dalam laporannya, panitia menegaskan bahwa kejuaraan ini digelar sebagai wadah pencarian dan pembinaan bibit atlet potensial yang diharapkan mampu menembus level nasional hingga internasional.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mempererat solidaritas antar atlet dan menjadi bagian dari komitmen Polresta Bandar Lampung dalam mendukung aktivitas positif generasi muda, guna menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.

Dalam sambutannya, Giri Akbar berpesan kepada para atlet untuk bertanding dengan semangat juang tinggi namun tetap menjunjung sportivitas, menghormati lawan dan wasit, serta menjadikan setiap laga sebagai proses pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga dalam membangun ekosistem pembinaan yang kuat dan berkelanjutan.

Pembukaan resmi dilakukan oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., ditandai dengan pemukulan lonceng sebagai simbol dimulainya pertandingan. (*)

The post Ketua DPRD Buka Jalan Petinju Lampung Mendunia di Polresta Boxing Championship 2026 first appeared on .

Kegiatan yang dihadiri puluhan warga dari berbagai lapisan masyarakat itu menghadirkan akademisi Universitas Bandar Lampung, Anggalana sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Anggalana menyoroti pentingnya membangun solidaritas dan kepedulian sosial sebagai fondasi menghadapi tantangan zaman.

“Persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan sosial yang cepat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, era digital membawa peluang sekaligus ancaman, terutama dalam penyebaran informasi yang belum tentu benar. Karena itu, masyarakat perlu membangun literasi digital dan memperkuat nilai kebersamaan.

“Kita tidak boleh mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan atau informasi yang belum tentu benar. Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini,” tegas Anggalana.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampung dapil Bandarlampung Budiman AS mengajak para warga untuk memperkuat budaya gotong royong sebagai benteng menghadapi individualisme yang kian menguat.

“Ketahanan sosial dimulai dari lingkungan terdekat. Jika masyarakat saling peduli, maka tantangan apa pun bisa kita hadapi bersama,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Lampung sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung itu juga menilai, pudarnya nilai Pancasila bukan sekadar isu abstrak, melainkan persoalan nyata yang dampaknya sudah terasa di tengah masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya menanamkan kembali Pancasila mulai dari lingkungan terkecil.

“Pancasila jangan berhenti di hafalan. Ia harus hidup di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sosial. Kalau keluarga kuat, lingkungan kuat, maka bangsa ini juga kuat,” tegasnya.

Warga menyambut kegiatan ini dengan antusias dan berharap sosialisasi serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita ingin Kupang Raya Bumi Waras menjadi contoh lingkungan yang rukun, solid, dan tangguh menghadapi perubahan zaman,” pungkas Budiman.

The post Perkuat Wawasan Kebangsaan, Budiman AS Ajak Warga Lawan Disinformasi first appeared on .